Nahdlatul Ulama
Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam),
disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia.
Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang
pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Sejarah
Masjid Jombang, tempat kelahiran organisasi Nahdlatul Ulama
Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa
Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah
menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa
ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908
tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan
memang terus menyebar ke mana-mana - setelah rakyat pribumi sadar
terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai
jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.
Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon
kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan,
seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian
pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan
"Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan
sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian
didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu
dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya
Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai
kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat
pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.
K.H. Hasyim Asy'arie, Rais Akbar (ketua) pertama NU.
Berangkan komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad
hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih
mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman.
Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul
kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama
(Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi
ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.
Untuk menegaskan prisip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari
merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan
kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian
diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan
rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial,
keagamaan dan politik.
Paham keagamaan
NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, sebuah pola pikir yang
mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum
ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak
hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah
dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir
terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam
bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti
mazhab: imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: imam Hanafi,
imam Maliki,dan imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU
berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan
metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara
tasawuf dengan syariat.
Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting
untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta
merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun
sosial. Serta merumuskankembali hubungan NU dengan negara. Gerakan
tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika
sosial dalam NU.
Daftar pimpinan
Berikut ini adalah daftar Ketua Rais Aam (pimpinan tertinggi) Syuriyah
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama:
No Nama Awal Jabatan Akhir Jabatan
1 KH Mohammad Hasyim Asy'arie
1926
1947
2 KH Abdul Wahab Chasbullah
1947
1971
3 KH Bisri Syansuri
1972
1980
4 KH Muhammad Ali Maksum
1980
1984
5 KH Achmad Muhammad Hasan Siddiq
1984
1991
KH Ali Yafie (pjs)
1991
1992
6 KH Mohammad Ilyas Ruhiat
1992
1999
7 KH Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz
1999- sekarang
Basis pendukung
Dalam menentukan basis pendukung atau warga NU ada beberapa istilah yang
perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta
Muslim tradisionalis yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga
disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu
dokumen resmipun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat
ini tidak ada upaya serius di tubuh NU di tingkat apapun untuk
mengelola keanggotaannya.
Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara
melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara
partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti PKBU,
PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP. Sedangkan dari segi paham
keagamaan maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan
mengikuti paham kegamaan NU. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil
penelitian Saiful Mujani (2002) yaitu berkisar 48% dari Muslim santri
Indonesia. Suaidi Asyari[1] memperkirakan ada sekitar 51 juta dari
Muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham
keagamaan NU. Jumlah keseluruhan Muslim santri yang disebut sampai 80
juta atau lebih, merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan
paham kegamaan NU. Namun belum tentu mereka ini semuanya warga atau mau
disebut berafiliasi dengan NU.
Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut NU terdapat
di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra. Pada perkembangan
terakhir terlihat bahwa pengikut NU mempunyai profesi beragam, meskipun
sebagian besar di antara mereka adalah rakyat jelata baik di perkotaan
maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi, karena
secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, serta selain itu juga
sama-sama sangat menjiwai ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Pada umumnya
mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan
pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.
Basis pendukung NU ini cenderung mengalami pergeseran. Sejalan dengan
pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU di desa
banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Maka kalau
selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat
di sektor buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan
terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin
meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama
ini. Belakangan ini NU sudah memiliki sejumlah doktor atau magister
dalam berbagai bidang ilmu selain dari ilmu ke-Islam-an baik dari dalam
maupun luar negeri, termasuk negara-negara Barat. Namun para doktor dan
magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus NU
hampir di setiap lapisan kepengurusan NU.
Organisasi
Tujuan
Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah di
tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Usaha
1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa
persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan
nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur,
berpengetahuan luas.Hal ini terbukti dengan lahirnya Lembaga-lembaga
Pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah
khususnya di Pulau Jawa.
3. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta
kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati
hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.Hal
ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang yang
telah terbukti membantu masyarakat.
5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU
berusaha mengabdi dan menjadi yang terbaik bagi masyrakat.
Struktur
1. Pengurus Besar (tingkat Pusat).
2. Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi), terdapat 33 Wilayah.
3. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) atau Pengurus Cabang
Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri, terdapat 439 Cabang dan 15
Cabang Istimewa.
4. Pengurus Majlis Wakil Cabang / MWC (tingkat Kecamatan), terdapat
5.450 Majelis Wakil Cabang.
5. Pengurus Ranting (tingkat Desa / Kelurahan), terdapat 47.125 Ranting.
Untuk Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap
kepengurusan terdiri dari:
1. Mustasyar (Penasihat)
2. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)
3. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)
Untuk Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:
1. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)
2. Tanfidziyah (Pelaksana harian)
Lembaga
Merupakan pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan suatu bidang
tertentu. Lembaga ini meliputi:
1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)
2. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU)
3. Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama ( LPKNU )
4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)
5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU)
6. Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI)
7. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)
8. Lembaga Takmir Masjid Indonesia (LTMI)
9. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU
10. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)
11. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH)
12. Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU)
Lajnah
Merupakan pelaksana program Nahdlatul Ulama (NU) yang memerlukan
penanganan khusus. Lajnah ini meliputi:
1. Lajnah Falakiyah (LF-NU)
2. Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN-NU)
3. Lajnah Auqaf (LA-NU)
4. Lajnah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Lazis NU)
Badan Otonom
Merupakan pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok
masyarakat tertentu. Badan Otonom ini meliputi:
1. Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah
2. Muslimat Nahdlatul Ulama
3. Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)
4. Fatayat Nahdlatul Ulama
5. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
6. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
7. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
8. Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa (IPS Pagar Nusa)
9. Jami'iyyatul Qurro wal Huffadz (JQH)
NU dan politik
Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan
memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti
pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi
Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai
yang mendukung Sukarno. Setelah PKI memberontak, NU tampil sebagai salah
satu golongan yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemudanya GP
Ansor.
NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada
tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru. Mengikuti pemilu
1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan
diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik
praktis lagi.
Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan
NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan
oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR
dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada
pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar